Sejarah Pemilu yang Dihilangkan - Azwar - Kang-Kangan Santri Biasa

Saya, sering mendapati narasi; "pelurusan sejarah", "penghapusan sejarah", "sejarah yang dilupakan", "pembenaran sejarah", "pembelokan sejarah", "sejarah yang dihilangkan", dll. dalam Historiografi. Narasi ini bisa terjadi dari sejarawan sebagai penulis sejarah dan penguasa sebagai pelaku dan pengguna sejarah. Di sini, Faishal Hilmy Maulida (seterusnya Mas Hilmy) dalam konteks rencana Pemilu 1959/1960 menggunakan narasi "sejarah yang dihilangkan". Berarti ada unsur kesengajaan dalam pembentukan sejarah agar hilang. Selain itu Mas Hilmy juga menggunakan narasi "sejarah yang terlupakan" dalam konteks Pemilu 1951 di Yogyakarta dan 1952 di Makassar yang bersifat lokal. Narasi ini digunakan karena Pemilu pada kedua tempat dan tahun ini jarang dirujuk sebagai Pemilu pertama. 

Narasi pertama yang digunakan Mas Hilmy dalam konteks rencana Pemilu 1959/1960 hasil dari analisisnya yang menemukan adanya penggagalan Pemilu 1959/1960 yang sudah direncanakan sebelumnya. Usaha penggagalan rencana Pemilu 1959/1960 dilancarkan karena ada kekhawatiran dari elite kekuasaan oleh kekuatan yang akan memenangkan Pemilu yang dapat mengganggu stabilitas politik nasional. Selebihnya arsip-arsip terkait pada kurun waktu 1950-1960 dalam konteks rencana Pemilu 1959/1960 hilang. Kedua Mas Hilmy menggunakan narasi "sejarah yang terlupakan" karena kebanyakan Pemilu yang teringat pertama adalah Pemilu 1955. Padahal sebelumnya ada percobaan Pemilu bersifat lokal yang terselenggara pada 1951 di Yogyakarta dan 1952 di Makassar. Kedua Pemilu ini penting karena kesuksesannya menjadikan terlaksananya Pemilu 1955.

Dari dua narasi Mas Hilmy dalam bukunya saya bisa melihat gejolak politik Indonesia pada masa Demokrasi Parlementer (1950-1959). Kemelut politik yang terjadi pada masa itu saya coba sandingkan dengan masa sekarang. 

Para elit partai dan kekuasaan pada masa demokrasi parlementer sangat masif dalam menduduki dan mempertahankan kekuasaan. Ini terjadi pada menjelang Pemilu dan sesudah Pemilu. Terlihat dari narasi pertama Mas Hilmy dimana pemilu 1957 yang terlaksana mengguncang karena kemenangan salah satu partai di pulau Jawa. Hal ini menjadikan adanya gerakan-gerakan di daerah yang mengganggu stabilitas politik nasional. Sehingga muncul kompromi antara elite politik untuk menggagalkan rencana Pemilu 1959/1960. Karena dari analisis hasil Pemilu 1957 jika diadakan Pemilu setelahnya akan menghasilkan partai pemenang sebelumnya menjadi pemenang kembali. Sehingga gerakan-gerakan di daerah yang muncul sebelumnya tambah memperkeruh stabilitas politik nasional yang dapat mengganggu kekuasaan.

Pada masa sekarang dari penglihatan saya para elit politik tidak terlalu masif dalam menduduki dan mempertahankan kekuasaan. Lebih-lebih setelah Pemilu terlaksana. Terlihat pada Pilpres 2019 dimana lawan politik yang kalah ditarik masuk ke dalam kabinet oleh pemenang. Pada Pemilu legislatif saya rasa juga ayem saja. Wong yang suaranya terbanyak juga partai-partai itu saja selama pemilu beberapa tahun belakangan. Partai-partai yang suaranya minoritas dan tak masuk legislatif juga tidak bergerak masif untuk merebut suara. Kemelut politik pemilu yang panas yang saya lihat hanya ketika Pilgub DKI 2017.

Yang justru memanas malah bukan para elit tapi para pendukung. Kepanasan itu kemudian ditumpahkan ke masyarakat sehingga memunculkan kubu. Menjelang Pilpres 2017 terlihat muncul istilah cebong vs kampret antara dua kubu kontestan Pemilu yang saling caci maki antara satu dengan yang lain. Caci maki dari dua kubu tersebut bahkan berlangsung hingga sekarang lalu berubah menjadi cebong-kadrun.

Belakangan, menjelang Pemilu 2024 caci maki dari pendukung bakal calon kontestan Pemilu juga mulai terlihat di linimasa. Padahal yang didukung dan caci dicalonkan saja belum, wong baru bakal calon. Atas dasar apa mendukung dan mencaci? Senang dan benci?Toh kalaupun sudah dicalonkan dan akhirnya menang mungkin pelajaran dari Pilpres 2019 besar kemungkinan juga bisa terulang lagi. Gak bahaya ta? Geger haya gara-gara dipermainkan elit politik? Istilah dalam Pemilu kan "Pesta Demokrasi" masa pesta gegeran. Aneh.

Sebelumnya saya tidak menyebutkan elit politik yang berkemelut dari buku Mas Hilmy. Jika ingin mengetahui silakan baca bukunya.